Peran Pemerintah Kota Padang dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pekerjaan Perempuan di Sektor Informal di Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang bekerja di sektor informal, khususnya mereka yang beraktivitas pada malam hari. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kuliner, pelayan warung, dan lain-lain, yang menghadapi berbagai risiko sosial dan keamanan tanpa dukungan perlindungan yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah perempuan pekerja di sektor informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan kepada perempuan di sektor informal belum berjalan optimal. Sebagai regulator, pemerintah belum memiliki aturan daerah yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi pekerja perempuan. Sebagai fasilitator, koordinasi dan pendampingan belum terintegrasi dengan baik antarinstansi. Dalam perannya sebagai pelindung (protektor), upaya pemerintah masih bersifat umum melalui sosialisasi dan patroli keamanan tanpa program perlindungan langsung. Sedangkan sebagai pelayan (service provider), pelayanan yang diberikan belum menyentuh kebutuhan nyata pekerja perempuan di lapangan. Keterbatasan sumber daya, lemahnya sinergi antarinstansi, dan minimnya data pekerja perempuan sektor informal turut menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan peran tersebut. Kesimpulannya, peran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pekerja sektor informal masih bersifat normatif dan belum menyentuh tataran implementatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan di seluruh aspek peran pemerintah baik sebagai regulator, fasilitator, pelindung, maupun pelayan publik melalui pembentukan regulasi daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan program perlindungan yang konkret, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata perempuan pekerja di sektor informal.