Implementasi Kebijakan Rusunawa sebagai Solusi Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang

Nugraha, Zyan Aditia (2025) Implementasi Kebijakan Rusunawa sebagai Solusi Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang. Bachelor/Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

[thumbnail of final_5_Zyan_Aditia_Nugraha_21042230_15840_2025.pdf] Text
final_5_Zyan_Aditia_Nugraha_21042230_15840_2025.pdf

Download (1MB)

Abstract

Permasalahan keterbatasan lahan perkotaan serta meningkatnya kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendorong pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan kebijakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala mulai dari standar seleksi penghuni, keterbatasan sumber daya, hingga lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan rusunawa di Kota Padang berdasarkan model Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, UPT Rusunawa, penghuni rusunawa, serta masyarakat berpenghasilan rendah non penghuni. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan dengan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rusunawa di Kota Padang pada dasarnya telah berjalan dan memberikan manfaat nyata berupa penyediaan hunian yang relatif layak, aman, dan terjangkau dibandingkan kontrakan biasa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, proses seleksi calon penghuni lebih bersifat administratif tanpa verifikasi mendalam, sehingga masih ada penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana menghambat pemeliharaan fasilitas dan pengawasan penghuni. Ketiga, koordinasi antarorganisasi masih bersifat administratif dan belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan teknis. Meskipun demikian, kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap hunian layak membuat kebijakan ini tetap relevan dan penting untuk diperkuat.

Item Type: Thesis (Bachelor/Skripsi)
Contributors:
Contribution
Contributors
Email
Thesis advisor
Sasmita, Siska
UNSPECIFIED
Corrector
Yusran, Rahmadani
UNSPECIFIED
Corrector
Permana, Iip
UNSPECIFIED
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Ilmu Administrasi Negara-S1
Depositing User: Sudia Ajjronisa S.Sos
Date Deposited: 03 Sep 2026 03:20
Last Modified: 03 Sep 2026 03:20
URI: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/47233

Actions (login required)

View Item
View Item