Pengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Rumah Layak Huni Menggunakan Analisis Klaster Hirarki dengan Metode Average Linkage

Perbedaan capaian indikator rumah layak huni di setiap provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan rumah layak huni yang merata masih menjadi tantangan. Hal ini menegaskan pentingnya perancangan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Namun, keberagaman seringkali menyulitkan dalam penentuan prioritas kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kelompok provinsi berdasarkan kesamaan kondisi indikator rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsiprovinsi di Indonesia berdasarkan indikator rumah layak huni menggunakan analisis klaster hirarki dengan metode Average Linkage. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang mencakup 38 provinsi di Indonesia. Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu persentase rumah dengan jenis material atap, dinding, dan lantai terluas yang layak; persentase rumah dengan sumber air minum yang terlindungi; persentase rumah dengan akses sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan; dan persentase rumah dengan kepadatan hunian yang layak. Jarak antar provinsi dihitung menggunakan jarak Euclidean dan metode Average Linkage digunakan untuk proses penggabungan klaster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah klaster optimal yang terbentuk adalah sebanyak lima klaster. Klaster pertama terdiri dari provinsi dengan capaian terendah di hampir semua indikator. Klaster kedua terdiri dari provinsi dengan capaian rendah pada indikator material dinding terluas yang layak. Klaster ketiga terdiri dari provinsi dengan kualitas bangunan yang baik namun akses sanitasi masih rendah. Klaster keempat mencakup sebagian besar provinsi dengan capaian indikator yang seimbang dan cukup tinggi. Klaster kelima terdiri dari provinsi dengan capaian tertinggi di hampir semua indikator. Hasil ini menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan berbasis karakteristik wilayah untuk pemerataan pembangunan perumahan yang layak di Indonesia.