Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Sistem E-Katalog di Pemerintahan Kabupaten Solok

Pelaksanaan proyek konstruksi sangat bergantung pada ketersediaan barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan. Pengadaan yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan proyek, terutama dalam konteks pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah mendorong transformasi digital dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui sistem e- katalog di Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok, dengan mengacu pada tahapan pengadaan, prinsip pengadaan, dan tujuan pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method (metode campuran), yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara awal dengan pejabat fungsional di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Sementara itu, data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang terlibat dalam proses pengadaan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk menggambarkan bagaimana implementasi sistem e-katalog berjalan pada aspek-aspek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui sistem e-katalog di Kabupaten Solok telah berjalan cukup baik, meskipun belum optimal. Beberapa kendala masih ditemui, antara lain keterbatasan item dalam e-katalog, kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap sistem, serta minimnya partisipasi penyedia lokal. Selain itu, prinsip-prinsip pengadaan seperti keterbukaan informasi dan daya saing penyedia masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengadaan melalui e-katalog, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan sosialisasi, serta pembaruan dan penyesuaian item katalog agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah.