Efektivitas Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang

Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan untuk menyederhanakan struktur dengan mengubah jabatan dari struktural menjadi fungsional, dimulai dari SE MenPANRB No. 391/2019 dan diimplementasikan melalui PermenPANRB No. 17/2021. Namun, di tingkat daerah, sering terjadi ketidakseimbangan dalam sinkronisasi regulasi dan kesiapan operasional; urutan penerbitan regulasi (misalnya, mekanisme penyetaraan mendahului penyederhanaan struktur) serta kurangnya pedoman teknis yang memadai menciptakan celah dalam implementasi.Bappeda Kota Padang menjadi studi kasus yang relevan: dari kebutuhan ideal 17 jabatan fungsional baru, hanya 13 yang terisi, sementara promosi, mutasi, dan kematian pegawai tidak diimbangi dengan mekanisme pengisian cepat dan ketersediaan pelatihan/sertifikasi pasca penyetaraan. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui purposive sampling terhadap pejabat kunci dan ASN; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi, divalidasi dengan triangulasi sumber, dan dianalisis melalui reduksi-penyajian-penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan ketidakcukupan formasi dan ketidakcocokan kompetensi-jabatan, sistem administratif yang belum efisien/integratif, serta ketiadaan peta jabatan berbasis beban kerja; ditinjau dengan kerangka Dunn, dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan belum tercapai optimal. Dampaknya,beban kerja terkonsentrasi pada sedikit pejabat fungsional (sering merangkap subbidang), layanan data/perencanaan melambat, dan kualitas pengambilan keputusan strategis menurun. Untuk mengatasi kurangnya pejabat fungsional di BAPPEDA Kota Padang, disarankan agar pemerintah daerah segera menyusun dan mengimplementasikan regulasi teknis yang jelas dan terintegrasi mengenai mekanisme pengisian jabatan fungsional.