Evaluasi Ketepatan Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) dalam Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, yang memiliki rumah tidak layak huni. Sebagai upaya peningkatan kualitas hunian, pemerintah melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan tujuan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas fisik rumah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan. Namun,dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain terkait pengawasan penggunaan material, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian data penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan pelaksanaan Program BSPS dalam meningkatkan kualitas hunian MBR di Nagari Sirukam.Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program secara mendalam dari perspektif aparat nagari, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), penerima manfaat,dan masyarakat terdampak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BSPS di Nagari Sirukam secara umum telah tepat dan berjalan dengan baik. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara berjenjang sehingga memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok MBR yang membutuhkan.Program ini terbukti meningkatkan kualitas fisik hunian melalui perbaikan struktur, kelayakan, serta keamanan rumah. Dampak lanjutannya juga terlihat pada meningkatnya kenyamanan, kesehatan lingkungan tempat tinggal penerima manfaat. Selain itu, pendekatan swadaya mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat nilai gotong royong. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan kendala pada aspek pengawasan material, variasi tingkat keterlibatan warga, serta beberapa hambatan administratif yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan, pendampingan yang lebih intensif, dan perbaikan mekanisme administrasi untuk mengoptimalkan ketepatan program di masa mendatang.