Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok yang menjadikannya tidak optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat masih banyaknya PKL yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang pergi kepasar, kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi Perda dan kebijakan Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian diambil secara Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah dalam PenertibanPedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok di implementasikan melalui tahap sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif dan follow up (pengawasan). Namun penertiban PKL selama ini terkesan melaksanakan dengan cara follow up ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dilakukan ini disebabkan karena penertiban dilakukan hanya sebatas rencana tanpa realisasi yang jelas. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih banyak menemui permasalaha-permasalahanantara lain: kerjasama dan koordinasi yang masih menghadapi kendala, anggaran yang belum memadai, kurangnya aparatur dalam menertibkan PKL, kurangnya kesadaran PKL terhadap kebijakan dan tidak adanya solusi yang dapat diterima PKL dalam melakukan penertiban. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebaiknya Pemerintah Kota Solok memberikan alternatif lokasi yang tepat kepada PKL.