Pelaksanaan Pemekaran Kawasan Transmigrasi Menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran kawasan Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Masalah difokuskan kepada pelaksanan Kota Terpadu Mandiri yang meliputi faktor penyebab tidak terlaksannaya pembangunan Kota Terpadu mandiri (KTM) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini hanya membuat deskripsi, gambaran tentang keadaan sebagaimana adanya. Lokasi penelitian ini di kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposif sampling dan yang menjadi informan adalah Camat, Wali Nagari, Kepala Kelompok kerja (POKJA), kepala Tim Pelaksana Lapamgan, tokoh masyarakat serta masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pemekaran Kota Terpadu Mandiri di Kecamatan Silaut. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan,triangulasi, pemeriksaan teman sejawat. Teknis analisis data melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data,dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Kawasan Transmigrasi menjadi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Silaut merupakan implementasi dari pengembangan kawasan transmigrasi,dan terbentukya Kota terpadu Mandiri adalah dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan DPRD kemudian dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi serta lolos seleksi dari tim Pemerintah. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor yaitu dari pihak pemrintah yaitu (1) kurangnya biaya operasional dari pemerintah (2) masih rendahnya Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan KTM di lapangan,(3) sulitnya pemilikan atas hak tanah, (4)komunikasi dan listrik yang sering padam. sedangkan dari pihak masyarakat yaitu (1) pemilikan atas hak tanah (2)dan kurangnya kesadaran masyarakat atas program kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatsi penyebab tidak terlaksananya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah dengan melakukan (1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, (2)penambahan tenaga operasional di lapangan, (3) penambahan dana untuk pelaknaan Kota terpadu Mandiri(4) perbaikan jaringan komunikasi dan listrik. Dengan adanya upaya-upaya yang dilkaukan ini diharapakan Kota terpadu Mandiri Di Kawasan Transmigrasi dapat berjalan dengan baik.