Penerapan Nilai-nilai Demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai
demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh
kurangnya nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam lembaga pemerintahan Nagari.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum optimalnya peran pemerintah dalam
menyelenggarakan pergantian pimpinan, mewujudkan keadilan, melakukan kerja
sama, dan menciptakan pemerintahan yang transparan.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan
deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling.
Jenis datanya adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara,
observasi dan studi dokumenter. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi
sumber. Kemudian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data dan pengambilan kesimpulan.
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai
demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie dapat
dilihat pertama, menyelenggarakan pergantian pimpinan. pemerintahan Nagari IV
Koto Hilie telah menyelenggarakan pergantian pimpinan Pemerintahan semenjak
kembali pada sistem pemerintahan Nagari. Namun proses pemilihan calon wali
Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie belum berjalan secara optimal. Akibatnya pada
tahun 2007 sampai tahun 2009 pemerintahan Nagari dipimpin oleh sekretaris Nagari.
Kedua, musyawarah. Dalam melakukan suatu kegiatan, Pemerintah Nagari IV Koto
Hilie telah melaksanakan musyawarah dengan melibatkan anggota masyarakat.
Musyawarah dalam hal ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari
IV Koto Hilie. Ketiga, keadilan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis
melihat bahwa belum terwujudnya keadilan dari segi ekonomi dalam masyarakat
Nagari IV Koto Hilie. Hal ini disebabkan masih adanya unsur nepotisme oleh
aparatur pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Keempat,
kerja sama. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam merancang dan
menetapkan peraturan Nagari. kerja sama antar lembaga Nagari dalam membahas
rancangan peraturan Nagari belum optimal karena tidak adanya peraturan Nagari
yang dihasilkan. Kelima, Keterbukaan. belum sepenuhnya pemerintah Nagari terbuka
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hak masyarakat untuk mendapatkan
informasi masih kurang.