Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang

Ketiadaan terminal adalah salah satu masalah penting dalam perekonomian Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui langkah yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam mengatasi kendala DPRD Kota Padang dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha untuk membuat deskripsi dan gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumenter. Uji keabsahan data dilakukan melalui trianggulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang secara umum sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Kendala yang ditemui DPRD Kota Padang yaitu antara lain terjadinya bencana alam, kekurangan anggaran, dan adanya pertentangan antara pedagang IWAPI. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala antara lain melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota, melakukan hearing dengan Dinas Pasar Kota Padang, dan melakukan pembangunan bertahap. Penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang sudah berjalan tetapi belum maksimal, dikarenakan lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota. Untuk itu diperlukan perbaikan dari semua pihak terkait. Bagi DPRD dan Pemko harus lebih meningkatkan koordinasi dalam hal pembangunan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan dalam renstra atau RPJMD/ RPJPD.