Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bias mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakanterhadap pelaku hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang NO. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun dalam proses penanganan dan penyidikan peraturan perundang-undangan mempunyai beberapa hambatan dalam menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP. Proses tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal ataupun non penal. Penanganan tindak pidana perjudian harus lebih optimal dan harus mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih.