Pelaksanaan Penertiban terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Terminal Aur Kuning Bukittinggi merupakan Terminal yang terpadat dan tersibuk yang disinggahi oleh angkutan umum AKDP dan AKAP di Provinsi Sumatera Barat, dan juga pada Terminal Aur Kuning Bukittinggi terdapat angkutan umum AKDP dan AKAP yang melakukan pelanggaran tapi belum teratasi, seperti pelanggaran Perizinan Operasional dan Pelanggaran Persyaratan Teknis Laik Jalan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang menyebabkan sulitnya dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum di Terminal Aur Kuning Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan member chek. Kemudian data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajisan data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran operasional angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat umumnya sudah berjalan baik, karena dalam pelaksanaan penertiban petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah dapat menindak angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pnertiban adalah keterbatasan SDM petugas penertiban dan kurang disiplinnya patugas penertiban Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (hambatan internal) dan kurangnya SDM pengemudi angkutan umum serta kesadaran hukum pengemudi angkutan umum dan tingkah laku pengemudi angkutan umum juga menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Operasional Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat (hambatan eksternal).