Pengukuran Kesenjangan Digital di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat saat ini serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi akan membawa Indonesia ke dalam jurang kesenjangan digital (digital divide). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai tingkat kesenjangan digital yang terjadi antar Sumber Daya Manusia (SDM) dan kondisi kesenjangan digital yang terjadi antar SDM, kemudian menyusun strategi untuk mengurangi kesenjangan digital antar SDM dalam pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemerataan TIK di Indonesia. Selanjutnya upaya pengurangan kesenjangan digital yang diusulkan dapat membantu memaksimalkan penerapan e-government terutama dari sisi SDM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 43 orang. Instrumen penelitian yang dibuat mengacu pada indikator SIBIS GPS (2002) dengan modifikasi sesuai dengan lingkup penelitian yaitu individu atau SDM. Hasil dari pengukuran kesenjangan digital yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan digital (kesenjangan akses TIK dan kesenjangan kemampuan TIK) antar SDM berada pada kategori sedang, sementara kondisi kesenjangan digital berdasarkan faktor kelompok usia, penghasilan, pendidikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kesenjangan digital antar SDM, sementara jenis kelamin tidak cukup signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesenjangan digital. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mengurangi kesenjangan digital antar SDM di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan diusulkan strategi pengurangan kesenjangan digital bagi pegawai pemerintah sejalan dengan penerapan e-government yang terdiri dari dua bagian yaitu pemberian motivasi dalam menggunakan TIK dan pelatihan TIK terhadap pembuat keputusan dan pegawai.