Pelaksanaan Penataan Administrasi dalam Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang lemahnya pelayanan di bidang pertanahan. Ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian biaya serta lamanya prosedur pelayanan pembuatan sertifikat tanah menjadi tuntutan bagi masyarakat agar terciptanya suatu transparansi dalam pelaksanaan sehingga tercipta suatu tertib administrasi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan penataan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, faktor penghambat dalam pelaksanaan penataan administrasi dalam pendafataran tanah wakaf dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Porposive sampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukan bahwa, secara umum pelaksanaan penataan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf sejauh ini dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, walau masih terdapat beberapa kelemahan. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan administrasi dalam pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan KabupatenLima Puluh Kota yaitu: tidak adanya kepastian waktu tentang lamanya pembuatan sertifikat tanah, sering terjadi ketidaklengkapan bahan, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait serta lamanya pencairan dana dari pemerintah untuk mendanai pembuatan sertifikat tanah, yang berakibat pada lamanya proses pembuatan sertifikat tanah tersebut. Dengan demikian upaya yang dilakukan yaitu: dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi sehingga tercipta komunikasi yang baik, selain itu sosialisasi langsung kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah agar masyarakat lebih mengerti tentang pentingnya pendaftaran tanah serta kelengkapan syarat untuk mengurus sertifikat tanah tersebut.