Analisis Prosedur Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Aset tetap milik daerah adalah sebagai salah satu unsur dalam rangkapenyelengaraan pemerintahan serta faktor penunjang dalam pelayanan kepadamasyarakat harus dikelola dengan baik, efesien, efektif, transparan, danakuntabilitas. Jika pada era sebelumnya pengelolaan aset daerah tersentralisasi dibiro atau bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aset tersebutdisentralisasikan ke masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD ).Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahuiprinsip-prinsip pengelolaan aset teta milik daerah agar aset tetap yang dimilikidapat dikelola secara optimal dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP No 6 Tahun 2006 TentangPengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.Tujuan dari penelitian ini adalah 1)Untuk menganalisis prosedur penatausahaan aset tetap pada Dinas PendidikanProvinsi Sumatera Barat 2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam prosedurpenatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 3)Untuk memberikan solusi atau cara pemecahan masalah penatausahaan aset tetaptersebut. Penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis pelaksanaan penatausahaanaset pemerintah daerah. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan ProvinsiSumatera Barat. Adapun latar belakang dari penelitian ini di antaranya adalahkurang akuratnya penilaian aset tetap yang disajikan dinas pedidikan pada laporankeuanganya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatankualintatif, denga membandingakan kenyataan yang ada di perusahaan denganteori yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasilangsung ke dinas pendidikan Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkanbahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada dinas pendidikan belumterlaksana dengan baik Dinas Pendidikan belum melaksanakan penatausahaan asettetap secara optimal, sebab dinas tidak melakukan semua kegiatan penatausahaanaset tetap milik daerah sesuai pedoman teknik pengelolaan barang milik daerahyakni permendagri no 17 tahun 2007