<mods:mods version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd" xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><mods:titleInfo><mods:title>Analisis Ketidaksesuaian Pengelolaan Realisasi Belanja Dana BOS di 37 Sekolah SMAN/SMKN/SLBN di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat: Studi Kasus Temuan Audit BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.</mods:title></mods:titleInfo><mods:name type="personal"><mods:namePart type="given">Gusti</mods:namePart><mods:namePart type="family">Rani</mods:namePart><mods:role><mods:roleTerm type="text">author</mods:roleTerm></mods:role></mods:name><mods:abstract>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian pengelolaan realisasi belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 37 sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan temuan audit BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis dokumen berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana BOS, seperti belanja melebihi Standar Harga Satuan (SHS), pertanggungjawaban yang tidak sah, dan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai ketentuan. Total nilai ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain sebesar Rp22.217.500,00 pada 34 sekolah untuk belanja media cetak, Rp32.415.000,00 pada SMKN 1 Padang untuk belanja konsumsi, Rp17.129.000,00 pada SMAN 3 Kota Solok untuk belanja makan minum, dan Rp12.907.800,00 pada SLBN 1 Padang Panjang untuk pertanggungjawaban yang tidak sesuai kondisi senyatanya. Ketidaksesuaian ini berdampak pada menurunnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, pemahaman regulasi, dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.</mods:abstract><mods:classification authority="lcc">HF5601 Accounting</mods:classification><mods:classification authority="lcc">HJ Finance Public</mods:classification><mods:originInfo><mods:dateIssued encoding="iso8601">2025</mods:dateIssued></mods:originInfo><mods:originInfo><mods:publisher>Universitas Negeri Padang;Akuntansi D3 UNP</mods:publisher></mods:originInfo><mods:genre>Thesis</mods:genre></mods:mods>