%0 Thesis
%9 Bachelor/Skripsi
%A Wahyu, Khairani Permata
%A FMIPA UNP,
%B D.III Statistika FMIPA UNP
%D 2025
%F repounp:49403
%I Universitas Negeri Padang
%K Klaster, K-Medoids, Pembangunan Olahraga
%T Penerapan Metode K-Medoids dalam Klasterisasi Indeks Pembangunan Olahraga di Indonesia Tahun 2024
%U https://repository.unp.ac.id/id/eprint/49403/
%X Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga yang mencakup sembilan dimensi utama. Hasil pengukuran IPO tahun 2024 menunjukkan adanya variasi antarprovinsi dengan nilai tinggi dengan provinsi nilai rendah, yang mencerminkan ketidakmerataan pembangunan olahraga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan kesamaan karakteristik dalam dimensi pembentuk IPO menggunakan metode K- Medoids Clustering. Penelitian ini adalah penelitian terapan yang menggunakan metode K- Medoids. Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) tahun 2024 pada 38 provinsi di Indonesia. Akan tetapi, terdapat dua provinsi yang tidak dicantumkan nilainya yaitu Provinsi Papua Barat dan Papau Barat Daya, karena provinsi tersebut merupakan pemekaran dari Provinsi Papua pada tahun 2022, sehingga belum ada data IPO pada kedua provinsi tersebut. Penentuan jumlah klaster ditentukan berdasarkan kategori resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berdasarkan 3 klaster. Hasil penelitian menunjukkan karaktertistik yang berbeda pada setiap klaster. Klaster pertama terdiri dari 14 provinsi dengan pembangunan olahraga yang relatif tinggi pada hampir seluruh dimensi pembentuk IPO. Klaster kedua teridiri dari 19 provindi yang berada pada kategori menengah. Dan klaster ketiga teridiri dari 3 provinsi yang masuk dalam kategori rendah, akan tetapi terdapat keunggulan pada dimensi performa. Oleh karena itu, pengelompokkan ini memberikan gambaran jelas tentang pola ketidakmerataan pembangunan olahraga antarprovinsi dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalm perumusan kebijakan