<mods:mods version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"><mods:titleInfo><mods:title>Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota</mods:title></mods:titleInfo><mods:name type="personal"><mods:namePart type="given">Muhammad</mods:namePart><mods:namePart type="family">Rohim</mods:namePart><mods:role><mods:roleTerm type="text">author</mods:roleTerm></mods:role></mods:name><mods:abstract>Penelitian ini membahas tentang Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagari Taeh Baruah Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan jalan usaha tani di Nagari Taeh Baruah, Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang penelitian berangkat dari temuan bahwa pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani pada tahun 2024 belum berjalan optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga diperlukan kajian terhadap efektivitas peran PLD sebagai aktor pendamping pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari PD Kecamatan Payakumbuh, PLD Kecamatan Payakumbuh, Wali Nagari, Kepala Jorong, serta masyarakat pengguna jalan usaha tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PLD dalam pembangunan jalan usaha tani dilaksanakan melalui tiga indikator peran pemerintah daerah menurut teori Iyan Yusuf (2014), yaitu: (1) sebagai fasilitator, PLD membantu proses perencanaan dan komunikasi antara pemerintahan nagari dan masyarakat, namun pendampingan belum dilakukan secara maksimal pada tahap pelaksanaan fisik; (2) sebagai dinamisator, PLD berupaya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi keterlibatan masyarakat masih rendah dan bergantung pada inisiatif kelompok tertentu; dan (3) sebagai regulator, PLD telah melakukan pelaporan dan pengawasan administrasi, namun pengawasan teknis pembangunan belum optimal sehingga pelaksanaan tidak sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan peran PLD meliputi beban kerja pendampingan pada beberapa nagari sekaligus, keterbatasan kemampuan teknis terkait konstruksi, minimnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah kecamatan dan nagari, serta rendahnya partisipasi masyarakat.</mods:abstract><mods:classification authority="lcc">H Social Sciences (General)</mods:classification><mods:originInfo><mods:dateIssued encoding="iso8601">2026</mods:dateIssued></mods:originInfo><mods:originInfo><mods:publisher>Universitas Negeri Padang;Administrasi Negara FIS UNP</mods:publisher></mods:originInfo><mods:genre>Thesis</mods:genre></mods:mods>