@phdthesis{repounp48191,
           month = {November},
           title = {Persepsi Mahasiswa Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang},
          school = {Universitas Negeri Padang},
            year = {2025},
          author = {Hamdani, Aulia Kumala},
        abstract = {Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemiliha kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Universitas Negeri Padang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam konteks ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut memberikan peluang bagi partai politik non parlemen untuk mencalonkan pasangan kepala daerah apabila memenuhi syarat perolehan suara minimal, yang sebelumnya hanya dimiliki partai dengan kursi di DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari mahasiswa yang aktif dalam organisasi, seperti Presiden Mahasiswa BEM KM UNP 4.5, Anggota WP2SOSPOL, dan Anggota BEM KM UNP bidang pergerakan, serta mahasiswa Departemen Ilmu Sosial Politik. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang beragam. Sebagian besar memandang positif putusan tersebut karena dinilai memperluas ruang demokrasi, menghapus ketidakadilan politik, meningkatkan partisipasi pemilih, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh partai untuk berkompetisi. Namun, sebagian mahasiswa juga menilai secara negatif karena dikhawatirkan dapat memunculkan calon yang tidak berkualitas, meningkatkan potensi politik uang, serta menimbulkan persaingan tidak sehat antarpartai. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan regulasi teknis dan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi putusansecara adil dan demokratis.},
             url = {https://repository.unp.ac.id/id/eprint/48191/}
}