@phdthesis{repounp47445,
           title = {Kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan : Kasus Penambangan Batu Sungai di Kayu Tanam Anduring},
          school = {Universitas Negeri Padang},
            year = {2025},
          author = {Putri, Nazhirah Luthfia},
        abstract = {Kegiatan penambangan batu memberikan peluang ekonomi bagi warga, khususnya sebagai sumber pendapatan utama bagi sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan pekerjaan. Namun, aktivitas ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, seperti pelebaran sungai, peningkatan risiko banjir, kerusakan lahan pertanian, serta gangguan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan pelestarian lingkungan pada aktivitas penambangan batu sungai di Kayu Tanam-Anduring. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan pelestarian lingkungan pada aktivitas penambangan batu sungai di Kayu Tanam Anduring, dan untuk mengidentifikasi berbagai dampak ekonomi dan lingkungan yang muncul akibat kegiatan penambangan tersebut, baik terhadap kondisi alam maupun kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi pendukung Informan penelitian terdiri dari pengawas lingkungan, perangkat nagari, penambang batu, dan masyarakat yang terdampak langsung. Teknik analisis dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kebijakan pengaturan penambangan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Keterbatasan tenaga pengawas, minimnya anggaran, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor internal yang menghambat pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi warga terhadap penambangan membuat aktivitas ini terus berlangsung meskipun berdampak negatif. Untuk itu, diperlukan alternatif sumber mata pencaharian, peningkatan edukasi lingkungan, serta penguatan koordinasi dan pengawasan, guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.},
             url = {https://repository.unp.ac.id/id/eprint/47445/}
}