Collaborative Governance dalam Pengembangan Gig Economy di Kota PadangMuhammad TaufikRiyadiauthorPenelitian ini menganalisis collaborative governance dalam pengembangan gig economy di Kota Padang, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DISNAKERIN), Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOP & UMKM), serta para gig worker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah dimulai melalui peran aktif pemerintah daerah sebagai fasilitator dan akselerator, terlihat dari program pelatihan kerja, bimbingan usaha, dukungan pemasaran digital, dan fasilitasi akses pemodalan. Namun, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti akademisi dan LSM dalam perumusan kebijakan masih terbatas, dan struktur kolaborasi formal jangka panjang perlu dikembangkan. Faktor pendukung utama meliputi inisiatif pemerintah, fleksibilitas kerja yang menarik bagi pekerja, serta pemanfaatan teknologi dan jaringan digital. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakpastian regulasi dan kebijakan platform yang merugikan pekerja, minimnya perlindungan hukum dan sosial, kendala operasional dan ekonomi bagi gig worker, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat pinggiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor, perumusan regulasi yang lebih komprehensif, dan peningkatan literasi digital sangat krusial untuk menciptakan ekosistem gig economy yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Padang.H Social Sciences (General)2025-08-27Universitas Negeri Padang;Ilmu Administrasi Negara FIS UNPThesis