Repository Universitas Negeri PadangPeran Non-state Actor dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota BukittinggiGivaRaviandaauthorDi Kota Bukittinggi, fenomena terkait LGBT mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 56 orang yang terlibat dalam kasus LGBT, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 272 orang. Melihat maraknya kasus tersebut, Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai non-state actor turut mengambil peran aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan perilaku LGBT di wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Masyarakat Hukum Adat Kurai sebagai non-state actor dalam penanganan dan pencegahan kasus LGBT di Kota Bukittinggi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori peran non-state actor menurut Aasland et al. (2020) yang terdapat tiga peran non-state actor, yaitu berperan dalam pembuatan kebijakan, berperan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan resmi pemerintah, dan berkolaborasi dengan state actor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai telah menjalankan ketiga peran non-state actor menurut Aasland et al. (2020). Pertama,dalam pembuatan kebijakan, Masyarakat Hukum Adat Kurai telah menginisiasi kebijakan “sanksi dibuang sepanjang adat, mengusulkan peraturan nagari terkait dengan praktik LGBT, dan menginisiasi pemasangan barkode di tempat kos-kosan. Mereka telah mengusulkan kebijakan-kebijakan tersebut dengan cara konsultasi publik melewati DPRD Kota Bukitinggi sebanyak dua kali. Kedua, dalam megembangkan kebijakan resmi pemerintah, Masyarakat Hukum Adat Kurai telah melobby pemerintah untuk mengsahkan kebijakan yang mereka inisiasikan dan dalam menerapkan kebijakan resmi pemerintah, Masyarakat Hukum Adat Kurai ikut serta dalam program PKBAM dan PUPB. Ketiga, Dalam berkolaborasi dengan state actor, Masyarakat Hukum Adat Kurai bergantung dengan state actor dalam hal anggaran, sedangkan state actor bergantung dalam hal solusi berbasis hukum adat untuk para pelaku LGBT. Faktor pendukung peran ini yaitu adanya dukungan multi-stakeholder yang komprehensif, koordinasi kelembagaan yang terintegrasi, legitimasi budaya yang kuat, dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai. Faktor penghambat peran ini yaitu keterbatasan anggaran.H Social Sciences (General)2025-11-26Universitas Negeri Padang;Ilmu Administrasi Negara FIS UNPThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Negeri Padang the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Negeri Padang does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Negeri Padang is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.