@phdthesis{repounp45512,
            year = {2021},
           month = {November},
           title = {Representasi Perempuan dalam Badan
Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026.},
          school = {Universitas Negeri Padang},
          author = {Maulina, Yulia},
        keywords = {Representasi Politik, Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa},
        abstract = {Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja anggota BPD perempun Dusun Purwasari periode 2020-2026 yang belum maksimal dalam melaksanakan fungsi representatifnya sehingga kepentingan perempuan Dusun Purwasari belum terakomodir secara maksimal. Seharusnya representasi perempuan dalam keanggotaan BPD mampu membawa kepentingan perempuan sampai kepada ranah pengambilan keputusan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD, urgensi representasi perempuan dalam BPD secara deskriptif dan substantif, dan respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam BPD. Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dusun Purwasari. Informan penelitian ialah kepala Dusun Purwasari, perangkat Dusun Purwasari, anggota BPD Dusun Purwasari, anggota PKK, tokoh masyarakat, dan masyarakat perempuan kampung 04, 06, dan 07 Dusun Purwasari yang aktif dalam kegiatan dusun. Teknik Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan keabsahan data penelitan ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan di BPD Dusun Purwasari dalam bentuk pemberdayaan perempuan sudah cukup baik, meskipun pendampingan yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut belum konsisten. Adapun representasi anggota BPD perempuan dalam bentuk penyaluran aspirasi masyarakat, pengawasan pembangunan fisik, dan pelaksanaan fungsi legislasi belum berjalan maksimal. Urgensi representasi perempuan secara deskriptif di BPD Dusun Purwasari ialah untuk penyetaraan gender dan menyerap sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat sedangkan secara substantif untuk melaksanakan fungsi legislasi. Sementara itu, respon masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di BPD ialah kurang puas karena kinerja BPD perempuan yang belum maksimal dalam memenuhi representasi substantifnya.},
             url = {https://repository.unp.ac.id/id/eprint/45512/}
}