Repository Universitas Negeri PadangImplementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota SolokAgia Tri ReginaSandhyauthorPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok yang menjadikannya tidak optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat masih banyaknya PKL yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang pergi kepasar, kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi Perda dan kebijakan Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian diambil secara Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah dalam PenertibanPedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok di implementasikan melalui tahap sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif dan follow up (pengawasan). Namun penertiban PKL selama ini terkesan melaksanakan dengan cara follow up ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dilakukan ini disebabkan karena penertiban dilakukan hanya sebatas rencana tanpa realisasi yang jelas. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih banyak menemui permasalaha-permasalahanantara lain: kerjasama dan koordinasi yang masih menghadapi kendala, anggaran yang belum memadai, kurangnya aparatur dalam menertibkan PKL, kurangnya kesadaran PKL terhadap kebijakan dan tidak adanya solusi yang dapat diterima PKL dalam melakukan penertiban. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebaiknya Pemerintah Kota Solok memberikan alternatif lokasi yang tepat kepada PKL.H Social Sciences (General)2014-05-05Universitas Negeri Padang;Ilmu Administrasi Negara FIS UNPThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Negeri Padang the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Negeri Padang does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Negeri Padang is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.