Penerapan Nilai-nilai Demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir SelatanAfritaAfritaauthorPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan nilai-nilai demokrasi di lembaga pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam lembaga pemerintahan Nagari. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum optimalnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pergantian pimpinan, mewujudkan keadilan, melakukan kerja sama, dan menciptakan pemerintahan yang transparan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumenter. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi di Lembaga Pemerintahan Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie dapat dilihat pertama, menyelenggarakan pergantian pimpinan. pemerintahan Nagari IV Koto Hilie telah menyelenggarakan pergantian pimpinan Pemerintahan semenjak kembali pada sistem pemerintahan Nagari. Namun proses pemilihan calon wali Nagari di Kenagarian IV Koto Hilie belum berjalan secara optimal. Akibatnya pada tahun 2007 sampai tahun 2009 pemerintahan Nagari dipimpin oleh sekretaris Nagari. Kedua, musyawarah. Dalam melakukan suatu kegiatan, Pemerintah Nagari IV Koto Hilie telah melaksanakan musyawarah dengan melibatkan anggota masyarakat. Musyawarah dalam hal ini adalah musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari IV Koto Hilie. Ketiga, keadilan. Berdasarkan hasil temuan dilapangan penulis melihat bahwa belum terwujudnya keadilan dari segi ekonomi dalam masyarakat Nagari IV Koto Hilie. Hal ini disebabkan masih adanya unsur nepotisme oleh aparatur pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Keempat, kerja sama. Hubungan kerja sama antar lembaga Nagari dilihat dalam merancang dan menetapkan peraturan Nagari. kerja sama antar lembaga Nagari dalam membahas rancangan peraturan Nagari belum optimal karena tidak adanya peraturan Nagari yang dihasilkan. Kelima, Keterbukaan. belum sepenuhnya pemerintah Nagari terbuka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi masih kurang.H Social Sciences (General)2014-04Universitas Negeri Padang;Ilmu Sosial Politik FT UNPThesis