Repository Universitas Negeri PadangPeranan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Penertiban Tambang Emas.AntoniusAntoniusauthorPenambangan emas berisiko, dan memakan koban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan tambang. Seperti yang pernah terjadi, penambangan emas telah menelan 11 orang penambang yang meninggal karena tertimbun longsoran lubang tambang di Kecamatan Sangir. Secara umum, para penambang emas mengatakan bahwa gejala-gejala kesehatan yang sering timbul antara lain penyakit gatal-gatal, sakit perut, mual, muntah-muntah, demam, pilek, sesak napas pusing-pusing, sakit kepala, maag, tangan sering kesemutan dan mudah lupa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran serta upaya pemerintah dalam menertibkan penambangan emas di Kanagarian Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling (sengaja). Uji keabsahan data dengan teknik ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan dan teknik triangulasi dana data dianalisis melakukan reduksi data, klasifikasi datan, interprestasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan fisik seperti kerusakakan alam, pencemaran air dan tanah serta lingkungan sosial yang menimbulkan konflik antar sesama. masayarakat. Peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban penambangan emas telah membuat kebijakan dengan membentuk Tim Penertiban Penambangan Emas dan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintahan yang terkait serta unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, mereka telah dilibatkan dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penambangan. Selain itu penertiban penambangan emas juda dilakukan secara represif oleh pihak penegak hukum (law enforcement). Solusi untuk memecahkan masalah penambangan tanpa izin dengan melakukan komunikasi yang baik dan lancar antar instansi pemerintah dan bekerja sama dalam mencari solusi alternatif serta mempertimbangkan aspek dan fenomena sosiologis yang ada dalam masyarakat.J General legislative and executive papersK Law (General)2012Universitas Negeri Padang;Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S-1 FIS UNPThesis

For work being deposited by its own author: In self-archiving this collection of files and associated bibliographic metadata, I grant Repository Universitas Negeri Padang the right to store them and to make them permanently available publicly for free on-line. I declare that this material is my own intellectual property and I understand that Repository Universitas Negeri Padang does not assume any responsibility if there is any breach of copyright in distributing these files or metadata. (All authors are urged to prominently assert their copyright on the title page of their work.)

For work being deposited by someone other than its author: I hereby declare that the collection of files and associated bibliographic metadata that I am archiving at Repository Universitas Negeri Padang is in the public domain. If this is not the case, I accept full responsibility for any breach of copyright that distributing these files or metadata may entail.

Clicking on the Deposit Item Now button indicates your agreement to these terms.