%0 Thesis
%9 Masters/Tesis
%A Volasoohy, Eko
%A Universitas Negeri Padang,
%B Pendidikan Kewarganegaraan S2 UNP
%D 2012
%F repounp:36275
%I Universitas Negeri Padang
%K PENDIDIKAN DASAR, POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN
%T Politik Anggaran Pendidikan: Peran Pemerintah Kota dalam Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bukittinggi.
%U https://repository.unp.ac.id/id/eprint/36275/
%X Desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia  sejak  dikeluarkannya  UU  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  daerah  dan  UU  No  20  tahun  2003  tentang Sisdiknas, berimplikasi pada semakin besarnya peran dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah.  Dalam  pasal  49  undang‐undang  tersebut  mengatur  kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  pembiayaan  pendidikan minimal 20% dalam APBD nya. Ketika pemerintah daerah  tidak  mampu melaksanakan amanah undang‐undang ini maka akan menimbulkan  persoalan baru di dunia pendidikan pada daerah yang bersangkutan.   Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  lebih  mendalam  “peran yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dalam  menyediakan  pembiayaan  pendidikan  dalam  APBD  nya”,  yang  diadopsi  dari  teori pembiayaan pendidikan radikal (radical teory) Hudson (1997). Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Informan  utama  dipilih  berdasarkan  syarat  yang  dikembangkan  Spradley.  Informasi  selanjutnya  diolah menggunakan  teknik snowball sampling.  Data  dikumpulkan  dengan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dimana  peneliti  bertindak  sebagai  instrumen  kunci.  Selanjutnya  analisis  data  mengikuti langkah‐langkah  yang  disarankan oleh Miles dan Huberman.   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi  belum  mampu  menyediakan  pembiayaan  pendidikan  sebesar  20%  di  luar  gaji  guru  dan  biaya  pendidikan  kedinasan,  dalam  APBD  nya.  Hal  ini  disebabkan  minimnya  PAD  dibanding  dana  yang  diperoleh  dari  pusat  dan  banyaknya bidang lain yang harus dibiayai. Oleh karena itu Pemerintah Kota  Bukittinggi  akhirnya  menggunakan  skala  prioritas  dalam  pembangunan  di  daerahnya.  Ketersediaan  anggaran  ini  membuat  setiap  Sekolah  harus  berupaya sendiri mencukupi kebutuhan pembiayaan pendidikannya melalui  Komite Sekolah.  Oleh  karena  itu  hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  rujukan  untuk  meningkatkan  peran  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dalam