relation: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/35741/
title: Sistem dan Permasalahan Kelembagaan dalam Pemerintahan Nagari: Studi Kasus Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan
creator: Asril, Asril
subject: J General legislative and executive papers
subject: JA Political science (General)
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bentuk lembaga dalam pemerintahan nagari Ranah Pantai Cermin, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dalam pemerintahan nagari Ranah Pantai Cermin didasarkan pada Perda Solok Selatan no. 6 tahun 2009, dan penyebab wali nagari menjalankan atau melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari lembagalembaga lainnya di Ranah Pantai Cermin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah yang diterapkan Milles dan Huberman. Informan ditetapkan dengan mempergunakan teknik snow ball sampling yang meliputi perangkat dalam pemerintahan nagari (wali nagari, anggota KAN, LPMN, dan Bamus), serta tokoh masyarakat. Untuk menjamin keabsahan data di lapangan diperiksa dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Moleong, yaitu teknik pemeriksaan dengan menggunakan sumber. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Nagari Ranah Pantai Cermin adalah wali nagari, Bamus nagari, KAN, dan LPMN. Keberadaan keempat lembaga ini diatur berdasarkan Perda Solok Selatan No 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari. Selanjutnya, masingmasing lembaga dalam sistem pemerintahan nagari di Ranah Pantai Cermin memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Tugas pokok dan fungsi ini diatur oleh Perda Solok Selatan No 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari. Di Nagari Ranah Pantai Cermin, tidak semua tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga yang terlaksana. Sebagian besar tugas pokok dan fungsi lembaga Bamus, KAN, dan LPMN dilakukan oleh wali nagari. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak berjalannya fungsi lembaga-lembaga dalam pemerintahan Nagari Ranah Pantai Cermin, di mana semua kerja yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing lembaga tetapi masih dikerjakan semuanya oleh wali nagari, yaitu: a) Lembaga KAN, Bamus, dan LPMN belum memiliki peta kerja yang terkonsep akibat kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, dan b) Selain wali nagari, lembaga-lembaga lainnya, seperti KAN, Bamus dan LPMN masih belum memiliki kantor pemerintahan sendiri. Selanjutnya, masing-masing lembaga dalam sistem pemerintahan nagari di Ranah Pantai Cermin sudah dibekali dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Perda Solok Selatan No 6 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
date: 2012
type: Thesis
type: NonPeerReviewed
format: text
language: en
identifier: https://repository.unp.ac.id/id/eprint/35741/1/final_4_ASRIL_10555_6620_2012.pdf
identifier:   Asril, Asril  (2012) Sistem dan Permasalahan Kelembagaan dalam Pemerintahan Nagari: Studi Kasus Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.  Masters/Tesis thesis, Universitas Negeri Padang.