Pemberdayaan Masyarakat Petani oleh Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian Universitas Andalas (PATPKP UNAND) di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang

Adapun penelitian ini beranjak dari masalah mengenai masyarakat petani di Jorong Galagah yang masih belum berdaya. Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu (1) untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat petani di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang oleh PATPKP UNAND, (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam pemberdayaan masyarakat petani di Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang oleh PATPKP UNAND. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian Universitas Andalas (PATPKP UNAND) Jorong Galagah Kenagarian Alahan Panjang. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan studi dokumentasi. Pemberdayaan masyarakat disebut juga upaya untuk memandirikan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Dari penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pemberdayaan yang diterapkan oleh PATPKP UNAND adaalah fase partisipatoris, yaitu berasal dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersaa rakyat dan diperuntukkan kepada rakyat. Selain itu diadakan program atau kegiatan membangun masyarakat, ada yang berupa bantuan, dan ada pula yang berupa penyuluhan. Namun pemberdayaan yang diberikan belum begitu maksimal, karena bantuan prasarana yang paling dibutuhkan oleh petani yang belum maksimal karena rusaknya kondisi jalan akses menuju lokasi pertanian, selain itu lambatnya respon pemerintah dalam menanggapi kebutuhan para petani yang berpengaruh terhadap kemajuan teknologi pertanian. Dalam melakukan pemberdayaan oleh PATPKP UNAND masih terdapat kendala-kendala yang dialami seperti pemerintah yang tidak memihak kepada petani, pemasaran hasil tani yang belum terjamin, dan lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan kesejahteraan petani.