Arah Kebijakan Penanggulangan Kasus Narkoba di Provisni Sumatera Barat

Keterkaitan antara kriminalitas, dinamika spasial dan disfungsi sosial masyarakat
menjadi salah faktor penentu tingkat kenyamanan suatu kota. Sejak memasuki dekade
kedua abad 21. Salah satu tindak kriminalitas yang hari-hari ini semakin bertambah dan
semakin susah diberantas adalah narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi wilayah yaitu seluruh kabupaten/kota di
seluruh Provinsi Sumatera Barat. Data menggunakan data primer yang didapatkan dari
pengisian kuesioner oleh responden. Data sekunder menggunakan data yang didapatkan
dari instansi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis spasial, analisis statistik
deskriptif, analisis autokorelasi spasial, analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan analisis
skala likers untuk analisis arah kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola spasial kasus narkoba di provinsi Sumatera
Barat tersebar di seluruh kabupaten/Kota. Kota padang merupakan wilayah yang paling
banyak memiliki kasus narkoba dan tersangka kasus narkoba. Faktor ekonomi dan faktor
sosial menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pola autokorelasi spasial. semakin tinggi
jumlah penduduk maka juga semakin tinggi kasus narkoba. Model spasial kasus narkoba
berdasarkan analisis indeks moran antara jumlah penduduk, angkatan kerja, tingkat
pengangguran, dan kemiskinan dengan kasus narkoba adalah pola cluster (autokorelasi
spasial positif). Sedangkan pola autokorelasi spasial antara Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan kasus narkoba adalah pola acak, terdapat autokorelasi spasial negatif. Implementasi
kebijakan penanggulangan kasus narkoba di Sumatera barat dilihat dari indikator
komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, kecenderungan, hubungan antar organisasi,
dan pelaksanaan program secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, jika dilihat
dari masing-masing indikator kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam
keberhasilan implementasi program di kebijakan tersebut