Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang

Putri, Shalma Husnila (2023) Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text B1_05_SHALMA_HUSNILA_PUTRI_19042087_9525_2023_OK.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Indikator perizinan bangunan telah berubah dari izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin bangunan. Diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Meskipun telah ada aturan ini, di Kota Padang masih mengalami masalah terkait bangunan yang dibangun tanpa izin terutama di Kecamatan Lubuk Begalung. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terhadap Persetujuan Bangunan Gedung di Sekitar Ruas Jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang 2) faktor penyebab pemilik bangunan tidak mengurus izin persetujuan bangunan gedung. Penelitian ini menggunakan metode simple research design (SRD) dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan quasi-qualitative atau desain kualitatif semu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 terhadap persetujuan bangunan gedung di sekitar ruas jalan Bypass Kecamatan Lubuk Begalung belum dapat terlaksana dengan baik. Meskipun pada indikator standar kebijakan ada komitmen dan kemampuan implementor untuk menegakkan kebijakan persetujuan bangunan, namun masih perlu perbaikan pada indikator sasaran kebijakan, sumber daya manusia, komunikasi antar organisasi, serta pertimbangan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung. Selain itu, perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Selanjutnya terdapat beberapa faktor penyebab pemilik bangunan enggan mengurus izin persetujuan bangunan gedung yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, kesulitan dalam pengurusan izin secara online, pertimbangan biaya atau aspek ekonomi, kurangnya pemahaman akan manfaat izin bangunan, dan keengganan masyarakat untuk mematuhi peraturan.

Actions (login required)

View Item