Wahyudi, Febrian Arga
(2023)
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 di KabupateSijunjung (Studi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sijunjung).
Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh kementerian PAN RB pada tahun 2022 terhadap pemerintah daerah kabupaten sijunjung yang meraih nilai indeks SPBE terendah nomor 2 di provinsi sumatera barat dengan perolehan indeks sebesar 2, 18 % (cukup). Sesuai pasal 12 ayat 1 peraturan bupati sijunjung nomor 29 tahun 2019 dinas komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan SPBE di kabupaten sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) berdasarkan peraturan bupati sijunjung nomor 29 tahun 2019 di dinas komunikasi dan informatika kabupaten sijunjung Penelitian ini diolah dengan teknik analisis quasi kualitatif dengan metode simple research desain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai peraturan bupati sijunjung Nomor 29 2019 di dinas komunikasi dan informatika kabupaten sijunjung belum dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan SPBE menurut Warf menunjukkan, faktor kepemimpinan dalam pelaksanaan SPBE sudah ditunjukkan dengan masuknya SPBE sebagai indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah, tim koordinasi SPBE masih
belum aktif sampai saat ini sehingga dinas kominfo kesulitan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan SPBE, anggaran dalam pelaksanaan SPBE masih terbatas sehingga belum mampu membiayai pelaksanaan SPBE secara keseluruhan terutama pembiayaan infrastruktur jaringan dan tenaga ahli
programmer diskominfo, sudah ada kebijakan dalam pelaksanaan SPBE saat ini berupa peraturan bupati dan peraturan daerah, laporan dan evaluasi pelaksanaan SPBE dilaksanakan oleh inspektorat daerah sebagai tindak lanjut dari hasil
evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian PAN RB. Sedangkan pelaksanaan SPBE menurut Indrajit menunjukkan, dalam pengembangan aplikasi belum semua instansi melakukan koordinasi dengan diskominfo, pelatihan dan pengembangan
kompetensi sudah dilaksanakan oleh diskominfo kepada operator yang menggunakan aplikasi di intansi tersebut, ketersediaan infrastruktur jaringan masih terbatas, kerangka dan perangkat hukum sudah ada regulasi mengenai
SPBE yaitu Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 29 Tahun 2019 dan sudah disusun vi Perda mengenai pengelolaan SPBE, Pengadaan SDM difokuskan pada pengadaan tenaga ahli programmer. Sedangkan pada teori O’Brien teknologi informasi
dalam pelaksanaan SPBE sudah ada berupa software dan hardware, data dan informasi yang akurat dan terpercaya masih perlu ditingkatkan pengelolaannya, kemampuan SDM perlu ditin
Actions (login required)
 |
View Item |
