Novika, Vivi
(2022)
Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid19 di Kabupaten Agam.
Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Selanjutnya, Penelitian ini difokuskan pertama pada upaya koordinasi pemerintah dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Kedua, Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bupati Agam dan Organisasi Perangkat Daerah pendukung lainnya di kabupaten Agam dengan metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik penelitian pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi.
Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam melakukan implementasi Peraturan Bupati no 23 tahun 2020 di kabupaten Agam. Pemerintah melalui GTP2 Covid-19 kabupaten Agam melakukan koordinasi dengan pijak-pihak yang dianggap dapat membantu jalannya koordinasi tersebut. Bentuk koordinasi yang dilakukan di kabupaten Agam diantaranya proses pencarian data penerima bantuan, penetapan data penerima bantuan, pengadaan dan pencairan biaya bantuan, pengadaan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam ialah terdiri dari faktor pendukung dan penghambat, yang mana faktor pendukungnya adalah panduan Peraturan Bupati untuk pedoman koordinasi, keterlibatan tokoh masyarakat dan tingkat partisipasi yang cukup baik dari stakeholder yang terlibat, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kedisiplinan dari pihak yang berkordinasi, kuragnya kejujuran dari masyarakat dalam memberikan data, kurangnya waktu yang diberikan di lapangan kepada pihak yang bertugas.
Actions (login required)
 |
View Item |
