Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok

Rahmadani, Happy (2022) Evaluasi Koordinasi dan Integrasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text B_05_HAPPY_RAHMADANI_18042027_5436_2022.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok, bagaimana pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok serta dampak dari pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi kebijakan Perencanaan Pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Solok. Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses dan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan berguna untuk menyelaraskan dan menyerasikan aktivitas-aktivitas pembangunan di daerah sehingga tercipta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perencanaan pembangunan serta tata cara pelaksanaannya secara bersama didasarkan kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2004 serta Permendagri No. 86 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi di lapangan serta melakukan tahap reduksi data untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang akurat dari data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dalam bentuk penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, pelaksanaan Forum SKPD, sampai dengan Musrenbang Kota Solok dalam rangka penetapan dokumen RKPD dan RAPBD Kota Solok. Akan tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum berjalan optimal, dikarenakan masih rendahnya tingkat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan, dibuktikan dengan masih terjadi disharmonisasi dan ego sektoral dari masing-masing pemangku kepentingan dalam membahas dan menyepakati dokumen perencanan pembangunan, serta belum optimalnya peran serta masyarakat. Adapun dampak dari pelaksanaan koordinasi dan integrasi kebijakan perencanaan pembangunan oleh Bappeda di Kota Solok ini ialah terjadi inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan juga dengan dokumen anggaran yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta masih rendahnya usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD maupun APBD.

Actions (login required)

View Item