Tinjauan Aktivitas Operasional Pelayanan Tera/Tera Ulang Di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat

Isardi, Ratih Wijaya (2021) Tinjauan Aktivitas Operasional Pelayanan Tera/Tera Ulang Di UPTD Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_7_RATIH_WIJAYA_ISARDI_18134085_5286_2021.pdf Download (380kB) | Preview

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota siap untuk melaksanakan penyelenggaraan Metrologi Legal melalui Pelayanan Tera/Tera Ulang. Wewenang untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan UTTP serta pengawasannya merupakan tugas Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat. Metrologi Legal belum sepenuhnya siap dalam pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal khususnya pada Pelayanan Tera/Tera Ulang. Sehingga kegiatan Metrologi Legal di Kabupaten Pasaman Barat belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Pasaman Barat (2) Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang (3) Untuk mendeskripsikan sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak melaksanakan Tera/Tera Ulang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan dan wawancara, dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Pasaman Barat di Tahun 2021 belum efektif dilakukan dan belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan anggaran Pelaksanaan Tera/Tera Ulang yang belum tersedia, masih kurangnya SDM, gedung dan peralatan kantor yang belum mencukupi serta belum optimalnya fungsi pengawasan dan penyuluhan. Bukan hanya itu saja, dampak dari Virus Covid-19 yang sangat membuat Metrologi Legal terhambat saat akan melakukan perencanaan yang telah dibuat. Sanki bagi pemilik UTTP yang tidak melakukan tera atau tera ulang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Adapun sanksi bagi pemilik UTTP yang tidak menerakan UTTPnya yaitu dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semau pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kata Kunci : Tera/Tera Ulang, Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item