Peranan Aktor Dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus LGBT).

Efendi, Rudy (2022) Peranan Aktor Dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus LGBT). Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

Preview

Text A_5_RUDY_EFENDI_16042178_4130_2021.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Peranan Aktor Dalam Formulasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus LGBT). Latar belakang penelitian ini karena banyaknya kasus LGBT yang ada di Kota Pariaman yakni, kasus oknum ASN yang terciduk di salah satu tempat kebugaran dengan mahasiswa sesama jenis, kasus oknum ASN diciduk melakukan tindakan mesum sesama jenis di sebuah rumah dinas, kasus adanya video musik yang bemuatan LGBT yang meresahkan warga Kota Pariaman, dan kasus grup WhatsApp pelajar yang bermuatan pergaulan bebas dan penyimpangan seksual sesama jenis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa latar belakang munculnya ide kebijakan yang mengatur permasalahan LGBT melalui Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan bagaimanakah keterlibatan aktor dalam formulasi Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus LGBT). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian data ini diuji keabsahannya dengan Triangulasi Sumber yang kemudian dianalisa dengan teknik analisis data. Penjelasan mengenai peranan aktor dalam formulasi peraturan daerah Kota Pariaman nomor 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum (studi kasus LGBT) peneliti menggunakan teori dari Charles Lindblom, bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi diri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keterlibatan setiap aktor dalam melihat fenomena LGBT mendorong mereka dalam menciptakan sebuah perda yang dapat melindungi generasi muda dan keresahan masyarakat. Pemerintah bersama lembaga legsilatif selaku aktor resmi dalam membuat suatu perda melakukan koordinasi yang baik dengan LSM yang ada baik itu dari kalangan masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat sebagai aktor tidak resmi. Peran aktor kebijakan sangat penting dalam formulasi kebijakan agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat.

Actions (login required)

View Item