Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum dalam Suku Chaniago di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang 1998- 2002.

Sri Yuardita, Sri Yuardita (2022) Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum dalam Suku Chaniago di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang 1998- 2002. Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

Preview

Text A_2_SRI_YUARDITA_14046045_3168_2021.pdf Download (6kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini membahas masalah Sengketa tanah ulayat kaum Suku Chaniago yang berada di Kelurahan Tarantang. Dalam konflik ini, kamanakan Suku Chaniago berupaya mendapatkan hak pengelolaan tanah ulayat. Namun, mamak tidak memberikan izin untuk menggarap tanah ulayat, mamak juga tidak memberikan penjelasan kenapa tanah ulayat tersebut tidak boleh dikelola oleh kamanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah dan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber berupa buku, jurnal ilmiah, manuskrip dan surat kabar online yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu di Perpustakaan UNP (pusat, fakultas dan jurusan) serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat. Kemudian dilakukan kritik sumber, interpretasi dan diakhiri dengan penulisan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian, alasan utama mamak tidak memberikan izin untuk menggarap tanah ulayat, dikarenakan tanah ulayat tersebut sudah digadaikan oleh mamak untuk biaya berobat anaknya. Kamanakan sebelumnya tidak mengetahui kalau tanah ulayat tersebut sudah digadaikan mamak, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan mamak menyebabkan terjadinya konflik tanah antara mamak dengan kamanakan. Adapun penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kelurahan Tarantang dilakukan dengan cara mediasi dan melakukan persidangan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Adapun tahap penyelesaian sengketa tanah ulayat terdiri dari pengajuan gugatan kepada Kerapatan Adat Nagari, persidangan, peninjauan lapangan, pengambilan keputusan. Seluruh keputusan pada tingkat ini dicapai dengan mufakat dan tak dapat dipaksakan terhadap orang yang berselisih. Akhirnya masalah sengketa tanah tersebut diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Actions (login required)

View Item