Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus Women’s Crisis Center Nurani Perempuan di Kota Padang)

Susanti, Lusi (2019) Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus Women’s Crisis Center Nurani Perempuan di Kota Padang). Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

Preview

Text A_03_LUSI_SUSANTI_2595_15052011_2019.pdf Download (343kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, mendeskripsikan proses layanan terhadap korban, dan mengidentifikasi kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan data skunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan yang dilakukan Women’s Crisis Center Nurani Perempuan yaitu kegiatan pencegahan yaitu dengan membentuk tujuh komunitas dampingan Nurani Perempuan di beberapa kecamatan Kota Padang, dan melakukan sosialisasi serta diskusi dengan mahasiswa ataupun masyarakat. Kedua, program penanganan memberikan layanan berupa layanan konsultasi (psikologis dan hukum), medis, pendampingan, rumah aman (shelter), dan pemulangan korban. Ketiga, program advokasi yaitu mengontrol kerja legislatif agar bekerja sesuai dengan tugasnya, serta mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang memihak kepada perempuan korban. Selanjutnya, proses layanan terhadap korban dimulai dengan dilakukan asessessment awal untuk mengetahui kebutuhan korban, korban akan diberi penguatan, mendapatkan konseling, pendampingan, dan pemulihan korban dan keluarga korban. Kemudian, kendala dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kasus, sumber dana untuk penanganan korban, belum adanya Memorandum of Understanding sehingga belum ada perjanjian tertulis yang mengikat dengan lembaga lain terkait, Masyarakat sekitar kurang tersosialisasi sehingga masyarakat lingkungan masih ada yang belum mengetahui program Nurani Perempuan.

Actions (login required)

View Item