Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Rasni, Novela (2020) Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text 5_A_NOVELA_RASNI_15042039_2968_2020.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta masih rendahnya Program dan Kegiatan yang di PPRG-kan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman; 2) untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman; 3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ditentukan secara Purposive Sampling, dimana pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu agar diperoleh hasil yang representatif. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman sudah dijalankan namun belum efektif, dinilai dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward, yaitu dari segi komunikasi yang kurang efektif kepada kelompok sasaran, sumberdaya yang tersedia belum memadai dan pemahaman sumberdaya manusia masih kurang terhadap kebijakan PUG, disposisi implementor kebijakan sudah cukup baik, dan stuktur birokrasi cukup sederhana dapat dilihat dengan telah terbentuknya Pokja PUG dan focal point PUG. Kendala dalam implementasi kebijakan yaitu Minimnya pengetahuan tentang gender; Adanya pergantian posisi pegawai atau mutasi; Pelaksanaan PPRG belum optimal; Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan PPRG. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan dalam implementasi kebijakan yaitu Penguatan kapasitas SDM focal point gender; Melaksanakan pelatihan PPRG kepada OPD.

Actions (login required)

View Item