Evaluasi Kebijakan Pemindahan Pengelolaan SMA/SMK mdari pemerintah kabupaten/kota kepemerintah provinsi (Studi diprovinsi Sumatera Barat)

Saputra, Andre (2020) Evaluasi Kebijakan Pemindahan Pengelolaan SMA/SMK mdari pemerintah kabupaten/kota kepemerintah provinsi (Studi diprovinsi Sumatera Barat). Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text 1_A_ANDRE_SAPUTRA_17147005_3830.pdf Download (956kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat, menilai dari kesiapan serta sejauh mana kebijakan tersebut membuahkan hasil dalam pelaksanaan pemindahan pengelolaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari kabupaten/kota keprovinsi. Mengingat dengan terdapatnya kendala dalam pelaksanaan pemindahaan tersebut, mulai dari personil, sarana prasarana dan pembiayaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan diperoleh dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, informan meliputi kepala dinas, kepala bidang pembinaan sekolah menengah atas (PSMA), kepala bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (PSMK), kepala sub bagian umum, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian kepegawaian, koordinator kurikulum dan kesiswaan SMA dan SMK, koordinator sarana dan prasarana sma/smk, serta kepala sekolah SMA/SMK. Data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data. Temuan penelitian ini mengungkapkan pemindahan pengelolaan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota kepemerintah provinsi di Sumatera Barat. Pemindahan pengelolaan ini meliputi personil, aset dan pembiayaan. Dengan limpahan personil yang memiliki jumlah 130553. Untuk itu dinas pendidikan provinsi melakukan penambahan tenaga pengelolaan, seperti PNS bidang balai pendidikan menengah di dinas pendidikan kabupaten/kota dipindahkan keprovinsi. Selanjutnya pemindahan dari aset yaitu mendata semua sarana prasarana yang terdapat di pemerintah kabupaten/kota guna untuk melihat kondisi terkini dari aset, serta mempersiapkan dokumennya, dengan total aset tetap berjumlah 2,108,112,336,795 rupiah yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah tentunya, untuk itu bantuan operasional sekolah (BOS) dimaksudkan untuk menutupi biaya minimal operasi pembelajaran, pemeliharaan untuk aset dan disamping itu penambahan dari belanj a bagi hasil kabupaten/kota, hibah dan lainnya serta setiap tahunnya anggaran ini dapat ditingkatkan. Pada tahun 2020 ini sebanyak 2,28 triliun rupiah anggaran untuk penyelengaraan pendidikan diProvinsi Sumatera Barat, untuk dana BOS SMA/SMK mendapat anggaran 450,9 miliar rupiah naik dari tahun 2019 yang berjumlah 323,8 miliar dan dana alokasi khusus sebanyak 153,1 miliar rupiah. Selanjutnya untuk memberikan kualitas pendidikan dari segi layanan diterbitkan peraturan gubemur no 10 tahun 2020 dengan dibentuk cabang Dinas Pendidikan menjadi delapan cabang serta menaikan ke Tipe A untuk semua cabang, tentu ini bertujuan untuk menciptakan perpindahan pengelolaan keprovinsi menjadi efektif, efisien dan meningkatkan kualitas pendidikan

Actions (login required)

View Item