Membangun Model Kebijakan Budaya Kerja Sadar Wisata di Kalangan Aparatur dan Masyarakat Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Berkunjung ke Lokasi Wisata di Sumatera Barat

Frinaldi, Aldri and Khaidir, Afriva (2018) Membangun Model Kebijakan Budaya Kerja Sadar Wisata di Kalangan Aparatur dan Masyarakat Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Berkunjung ke Lokasi Wisata di Sumatera Barat. Project Report. Fakultas Ilmu Sosial UNP, Padang.

Preview

Text 1_467_lapakh_LaporanAkhirPNBP_2018_Desember_for_upload.pdf Download (268kB) | Preview

Abstract

Kegiatan di bidang wisata ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan menguntungkan berbagai pihak, diantaranya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan Negara, memberikan lapangan bagi berbagai kalangan masyarakat terutama masyarakat pariwisata. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, pemerintah daerah membangun budaya kerja sadar wisata di kalangan masyarakat di lokasi wisata, pada kalangan masyarakat pariwisata, juga di kalangan aparatur pemerintah, pemerintah daerah yang ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya meliputi budaya dan pariwisata. Salah satu permasalahan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat adalah tidak memiliki arah kebijakan yang jelas, belum sinergisnya secara berkelanjutan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dalam membangun budaya kerja sadar wisata. Permasalahan lainnya yaitu pada bagian pelayanan dan fasilitas. Pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah dan pengelola destinasi wisata, banyaknya petugas yang tidak memberikan layanan prima membuat kepuasan pengunjung menurun. Penelitan ini menggunakan metode Kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT, Delpi, dan Triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Peneliti memandang bahwa dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan objek wisata maka harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diglobalisasikan dalam pengembangan tempat wisata berdasarkan kearifan lokal sesuai dengan wilayah yang bersangkutan. Selain itu pemerintah provinsi dan kabupaten dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan ketersediaan fasilitas pendukung lain yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah atau disediakan oleh sektor swasta yang bergerak dalam bisnis pariwisata.

Actions (login required)

View Item