Implementasi Program e-Warong Kube-PKH dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Solok

Wardani, Mutia (2019) Implementasi Program e-Warong Kube-PKH dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Solok. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_05_MUTIA_WARDANI_15042062_5970_2019.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah karena kurang efektif, efisien, dan tidak tepat sasarannya bantuan sosial yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program e-warong kube pkh dalam mengoptimalkan penerimaan BPNT di Kota Solok, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengimplementasian program e-warong kube pkh dalam mengoptimalkan penerimaan BPNT di Kota Solok, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas sosial selaku penyelenggara dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian : Dinas Sosial Kota Solok, tempat pelaksanaan program e-Warong tersebut, diantaranya di e-Warong Simpro Sejahtera Kelurahan Simpang Rumbio, e-Warong Maju Lancar Kelurahan Tanah Garam, e-Warong Harapan Bersama Kelurahan Nan Balimo, e-Warong Bungo Pandan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dan e-Warong Batang Lembang Kelurahan VI Suku, dan KPM. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dan dilajutkan dengan teknik snowball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program e-Warong Kube-PKH Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Solok belum dapat dikatakan berhasil dan optimal. Karena masih terdapatnya banyak kendala dalam pengiplementasian program ini, seperti : kendala teknis seperti adanya gangguan jaringan, kartu KKS yang bersaldo 0, dll. Pemahaman anggota dan penerima manfaat yang belum terlalu memahami petunjuk pelaksana dan cara penggunaan kartu KKS, dan kualitas barang yang diberikan kurang bagus. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan ini yaitu kepentingan dari dinas sosial dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi kemiskinan. Tipe manfaat yang dihasilkan dari adanya program penyaluran BPNT melalui e-Warong di Kota Solok adalah meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dan juga meningkatnya efisiensi penyaluran bansos. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari implementasi Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE-PKH) dalam mengoptimalkan penerimaan BPNT di Kota Solok ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau menurunkan kemiskinan khususnya di Kota Solok. Dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui program e-Warong ini di Kota Solok terdapat tenaga pelaksana yang terdiri dari koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, dan pendamping sosial bantuan sosial pangan. Pelaksana dari program e-Warong ini adalah Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan dinas sosial kota/ kabupaten, selanjutnya ada bank penyelenggara diantaranya BNI, BRI, dan Mandiri, kemudian ada Perum Bulog dan koperasi. Sumber daya non manusia adalah listrik 2 titik 900 watt, modal sembako (senilai 5 juta), tablet, layanan internet, printer bluetooth, timbangan, vacum, freezer, alat bantu grobak, dan mesin EDC. Didalam implementasi program BPNT melalui e-Warong di Kota Solok ini bisa dikatakan bahwa tidak ada kekuasaan dan kepentingan yang mempengaruhi. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program BPNT melalui e-Warong ini di Kota Solok yaitu dengan diadakannya sosialisasi kepada para lembaga yang terlibat. Daya tanggap dan respon dari para pelaksana terhadap fenomena kemiskinan yang harus diatasi dengan baik oleh pelaksana kebijakan serta masyarakat penerima manfaat (KPM).

Actions (login required)

View Item