Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Bencana Alam dan Arahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumataera Barat

Umar, Iswandi and Dewata, Indang (2018) Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Bencana Alam dan Arahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Limapuluh Kota Propinsi Sumataera Barat. Project Report. FIS UNP, Padang.

Preview

Text LAPORAN AKHIR PENELITIAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan mendorong kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman. Sebagai akibatnya, banyak lahan yang tidak sesuai dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Tujuan penelitian ini adalah; a) mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman; b) menentukan zonasi kawasan rawan bencana alam; c) mensintesaskan prioritas kawasan pengembangan permukiman pada zona rawan bencana; dan d) menentukan arahan kebijakan pembangunan berkelanjutan pada zona rawan bencana di Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman dianalisis berdasarkan kriteria USDA (1971). Indikator yang digunakan untuk penentuan kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman adalah drainase, banjir, lereng, sebaran kerikil, tekstur, dan kedalaman efektif. Indeks kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman mengklasifikasikan atas empat kategori yaitu sangat sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marginar (S3), dan tidak sesuai (N). Untuk penentuan tingkat kerawanan menggunakan tujuh indikator yaitu; curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, bentuk lahan, elevasi, geologi, dan penggunaan lahan. Selain itu, prioritas pengembangan kawasan permukiman ditentukan hasil overlay peta kesesuaian lahan untuk permukiman dengan zona kerawanan banjir. Teknik yang digunakan penentuan prioritas yaitu limiting faktor, artinya zona yang tidak sesuai dan rawan bencana tinggi tidak menjadi prioritas pengembangan kawasan permukiman. Selanjutnya arahan pengembangan kawasan permukiman ditentukan menggunakan pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process). Kriteria yang akan dikembangkan terbagi atas tiga yaitu konservasi, regulasi, dan mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Limapuluh Kota sekitar 46 persen wilayahnya memiliki tingkat kesesuaian marjinal (S3) untuk kawasan permukiman. Selain itu, pada wilayah penelitian zona rawan banjir tinggi sekitar 6,2 persen dari luas wilayah, sekitar 50,6 persen zona rawan sedang, dan sisanya sekitar 43,2 persen zona rawan rendah. Kawasan yang menjadi prioritas pada wilayah penelitian sebagian besar merupakan prioritas 4, yakni sesuai (S2) dan indeks kerawanan sedang. Selanjutnya arahan kebijakan pengembangan kawasan permukiman pada zona rawan banjir di Kabupaten Limapuluh Kota terdapat tiga alternatif utama, yaitu: a) pendidikan kebencanaan; b) peningkatan sosialisasai pada zona rawan banjir; dan c) perencanaan ruang berbasis bencana.

Actions (login required)

View Item