Implementasi Transaksi Keuangan Daerah Secara Non-Tunai sebagai Inovasi Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dona, Husna Rahma (2018) Implementasi Transaksi Keuangan Daerah Secara Non-Tunai sebagai Inovasi Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Preview

Text A_05_Husna_Rahma_Dona_14042080_5829_2018.pdf Download (88kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan transaksi non-tunai sebagai inovasi pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kendala-kendala yang muncul saat pelaksanaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, selanjutnya terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ, tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Non-Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi, di setiap Pemerintahan Daerah di seluruh provinsi di Indonesia diharuskan menerapkan sistim transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan keuangan daerah didalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparans dan value of money. Informan penelitian ditentukan dengan purposive sampling yaitu bendahara pengeluaran di biro-biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lalu Kasubid Pengeluaran di Bidang Perbedaharaan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta direduksi agar bisa ditarik kesimpulan dari data yang telah di dapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi non-tunai sebagai inovasi pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah dimulai pada bulan September Tahun 2017. Pelaksanaan transaksi non-tunai berbasis online ini dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme dan alur yang terstruktur dan untuk itu Badan Keuangan Daerah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) membuat Standar Operasional Prosedur bagi para bendaharawan. Tetapi didalam pelaksanaanya, terdapat berbagai kendala yang muncul seperti bendahara yang belum semua mengikuti alur didalam SOP, aplikasi yang masih sering error, dan beban kerja bendahara yang bertambah banyak.

Actions (login required)

View Item