Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya Indeks PembangunanGender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta masih rendahnyaProgram dan Kegiatan yang di PPRG-kan oleh masing-masing OPD di KabupatenPasaman. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Pasaman; 2) untuk mengetahui kendala dalam ImplementasiKebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kabupaten Pasaman; 3) untuk mengetahui upaya yangdilakukan untuk mengatasi kendala dalam Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Pasaman.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informanpenelitian ditentukan secara Purposive Sampling, dimana pemilihan informandilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu agar diperoleh hasil yangrepresentatif. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer dandata sekunder. Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara denganmenggunakan pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Teknik mengujikeabsahan data dengan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yangdigunakan adalah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi KebijakanPengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak Kabupaten Pasaman sudah dijalankan namun belum efektif, dinilai denganmenggunakan model implementasi kebijakan Edward, yaitu dari segi komunikasiyang kurang efektif kepada kelompok sasaran, sumberdaya yang tersedia belummemadai dan pemahaman sumberdaya manusia masih kurang terhadap kebijakanPUG, disposisi implementor kebijakan sudah cukup baik, dan stuktur birokrasicukup sederhana dapat dilihat dengan telah terbentuknya Pokja PUG dan focalpoint PUG. Kendala dalam implementasi kebijakan yaitu Minimnya pengetahuantentang gender; Adanya pergantian posisi pegawai atau mutasi; PelaksanaanPPRG belum optimal; Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG danPPRG. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan dalamimplementasi kebijakan yaitu Penguatan kapasitas SDM focal point gender;Melaksanakan pelatihan PPRG kepada OPD